ANTONIO GRAMSCI dan KONSEP/TEORI HEGEMONI

Much. Khoiri

A. Riwayat Hidup Gramsci

Antonio Gramsci lahir di Ales, sebuah kota kecil di Sardinia, daerah miskin di Italia, pada 22 Januari 1891. Latar belakang pendidikan yang cukup dikenal, bahwa Gramsci memasuki perguruan tinggi setelah memenangkan beasiswa di Universitas Turin tahun 1911. Itulah tahun-tahun di mana dia banyak membaca dan belajar pemikiran filosof idealis Benedetto Croce—filosof paling berpengaruh terhadap pemikiran Marxisme di Italia yang kelak banyak mempengaruhi Gramsci. Sejak menjadi mahasiswa minatnya dalam bidang politik dan aktivitas gerakan sosial berkembang, terutama gerakan kaum buruh, dan mendorongnya bergabung dengan Partai Sosialis Italia.

Kehidupan Gramsci sebagai aktivis membentuk kepribadiannya, dan minatnya untuk menekuni bidang media massa, kebudayaan, dan kritik ideology semakin kokoh—bahkan ia mengembangkan pemikiran dan konsepsi ideologi dan konter terhadap ideologi dominan yang dikembangkan oleh negara. Pernah pada 1922 dia harus hijrah ke Rusia untuk memperjuangkan  bagaimana watak demokratis paham Sosialisme harus diterapkan. Namun, tahun 1924 dia kembali ke Italia, dan melakukan berbagai usaha untuk melakukan perubahan dan upaya transformasi terhadap Partai Komunis. Gramsci kemudian berhasil mengembangkan partai Komunis menjadi partai yang berakar pada gerakan massa.

Tahun 1928 dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh pemerintah fasis Mussolini. Pemenjaraan Gramsci oleh Mussolini sebenarnya dimaksudkan untuk membungkam Gramsci. Namun, justru di dalam penjara inilah Gramsci menuliskan pemikiran-pemikiran briliannya, mulai pemikiran tentang peran intelektual, hegemoni, negara dan civil society (masyarakat sipil). Semua pemikirannya dituliskan dalam catatan hariannya di bawah ketatnya pengawasan negara dan dalam suasana pesakitan yang luar biasa. Akhirnya Gramsci berhasil menulis sebanyak 34 buku catatan harian yang nantinya diterbitkan dalam bentuk buku yang terkenal dengan The Prison Notebooks. Dan pada 27 April 1937 Gramsci meninggal dunia di kamar penjaranya di Turin. Untunglah, catatan-catatan harian Gramsci itu diselundupkan Tatiana dan dikirimkan ke Moskow melalui saluran diplomatik. Dari catatan harian itulah akhirnya diketahui secara luas pikiran-pikiran revolusioner Gramsci.

B. Gramsci: Latar Historis Negara dan Hegemoni

Gramsci hidup pada masa kehancuran revolusi sosial di Eropa Barat 1918-1923, dan menyaksikan organisasi buruh dan gerakan sosialis dihancurkan oleh fasisme pada 1922-1937. Ia menyaksikan betapa kuatnya komitmen sebagian besar masyarakat untuk menegakkan negara modern kendati tengah menghadapi krisis ketika mereka kehilangan harapan di dalamnya. Anehnya, mereka merasa memperoleh solusi dalam fasisme dan bukan dalam rezim sosialisme.

Dari fenomena ini Gramsci tertarik untuk melihat bagaimana sesungguhnya kekuasaan itu harus ditegakkan. Melalui catatan hariannya dalam penjara, The Prison Notebooks, ia  mempertanyakan mengapa dan bagaimana negara modern menikmati konsensus, serta mengapa dan bagaimana kaum sosialis  menjamin konsensus itu dijadikan dasar bagi tumbuhnya konsensus baru di tengah-tengah nilai sosialis.

Dari latar belakang historis semacam itu Gramsci merasa menemukan masalah yang tidak memperoleh jawaban dalam analisis Marx. Meski tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi Marxian, karena ia masih percaya masyarakat kapitalisme selalu melahirkan kontradiksi di dalamnya, ia kemudian mencari jawabannya sendiri dengan mendasarkan kepada karya-karya Labriola, Sorel dan Croce—dan berhasil mempersembahkan teori politik dalam  hal ini bagaimana kekuasaan bekerja di dalam negara modern. Ia memasuki analisisnya antara lain dengan memberikan kritik terhadap kegagalan prediksi Marx. Bukti kegagalan revolusi sosialisme lantaran tidak terjadi revolusi kaum buruh, telah mematahkan argumentasi Marx yang dinilainya deterministik, fatalistik, dan mekanistik.

Gramsci mengakui ada keteraturan sejarah, tetapi ia tidak berjalan secara otomatis dan bukan tak terelakkan. Perkembangan sejarah terjadi karena tumbuh kesadaran massa terhadap situasi dan sistem yang dihadapi. Oleh karena itu, massa harus bergerak untuk melakukan revolusi, dan hal ini dapat terjadi bila massa memiliki kesadaran terhadap realitas atau sistem yang dihadapi. Tekanan struktural, terutama ekonomi, diakui memang ada, tetapi ia bukan penyebab bagi massa bangkit untuk membangun revolusi.

Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah revolusi ideologi. Namun, revolusi ideologi ini tidak akan muncul dari massa, melainkan harus didorong oleh kelas intelektual yang sadar, karena memang di mata Gramsci, massa pada dasarnya tidak memiliki apa yang ia sebut dengan self-consciousness. Meski demikian, begitu memperoleh dorongan dari ide elite, massa diyakini Gramsci akan memungutnya dan menjadikannya sebagai dasar melakukan gerakan revolusi.

Dari ranah makro (subjektif) Gramsci mempersoalkan ide kolektif dan bukan struktur sosial. Di sini Gramsci memperlihatkan kecenderungannya kepada perspektif Hegelian ketimbang Marx sendiri. Dalam hal ini, ia mengungkapkan kata kunci Hegemoni – yaitu sebuah sistem pemerintahan suatu negara yang didasarkan pada pembentukan atau pembinaan konsensus melalui kepemimpinan budaya (Maliki 2003:186).

Praktik hegemoni dilakukan secara terus menerus terhadap kekuatan oposisi untuk mau memilih sikap konformistik, sehingga menimbulkan disiplin diri untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang diputuskan oleh negara dengan keyakinan bahwa apa yang telah diputuskan negara tersebut merupakan cara terbaik untuk bertahan (survive) dan meraih kesejahteraan. Gramsci hendak memperlihatkan peran kaum intelektual yang bekerja atas nama kapitalisme dengan menempuh kepemimpinan budaya dengan persetujuan massa. Kepemimpinan budaya harus hadir jika ingin revolusi berhasil, karena menurutnya revolusi tidak cukup dilakukan dengan cara menguasai ekonomi dan aparatur negara—tidak seperti pandangan Marx (Ritzer 2004:148).

C. Gramsci tentang Konsep/Teori Hegemoni

Pemikiran penting Gramsci adalah tentang hegemoni. Konsep hegemoni memang dikembangkan Gramsci atas dasar dekonstruksinya terhadap konsep-konsep Marxis ortodoks (yang menerima doktrin Marx sebagai kebenaran mutlak). Gramsci, sebagaimana teoretikus kontemporer seperti Terry Eagleton, Fredrick Jameson, dan Mikhail Bakhtin, menganggap Marx tak lebih hanya sebagai sumber inspirasi—untuk melakukan dekonstruksi.

Apakah hegemoni? Jika dirunut dari akar kata hegeistha (Yunani), hegemoni berarti memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melibihi kekuasaan yang lain. Jadi secara leksikografis hegemoni berarti kepemimpinan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari istilah ini lazimnya dikaitkan dengan dominasi. Dengan dimasukkannya unsur kepemimpinan dan persetujuan dari kelompok yang dihegemoni, maka konsep hegemoni dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan ideologi. Dalam hegemoni terkandung ideologi, tetapi belum tentu sebaliknya. Unsur represif lebih jelas dalam hegemoni (Ratna 2005:180).

Tak pelak, dalam pengertian tradisionalnya, hegemoni diartikan sebagai sistem kekuasaan atau dominasi politik. Istilah ini dalam tradisi Marxisme diperluas ke arah pengertian hubungan kekuasaan di antara kelas-kelas sosial, khususnya kelas yang berkuasa (ruling class). Dengan demikian, baik dalam Marxisme maupun tradisi sebelumnya, istilah hegemoni digunakan untuk menjelaskan fenomena kekuasaan politik (Piliang 2004:135). Meskipun demikian, Gramsci mengembangkan pengertian hegemoni secara lebih luas. Untuk melacak perkembangan konsep hegemoni Gramsci, berikut ini disajikan secara ringkas tinjauan Simon (2000) mengenai pokok-pokok pikiran Gramsci:

Kekerasan dan Konsensus. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani—setengah binatang dan setengah manusia—sebagai simbol dari ‘perspektif ganda’ suatu tindakan politik, yakni kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Dari sini Gramsci melihat, bahwa hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam Prison Notebooks Gramsci menggunakan kata direzione (kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan egemonia (hegemoni) dan berlawanan dengan dominazione (dominasi).

Hegemoni menjadi sebuah konsep. Konsep Gramsci tentang hegemoni berkaitan erat dengan konsep Lenin. Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Gramsci menambahkan dimensi baru pada masalah ini dengan memperluas pengertiannya, sehingga hegemoni juga mencakup peran kelas kapitalis besarta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh.  Gramsci membedakan dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual.

Menurut Gramsci, suatu kelompok sosial dapat, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka mereka harus tetap “memimpin.”

Jadi, Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana menurut Lenin) menjadi sebuah konsep—seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara—menjadi sarana untuk mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsepnya tentang hegemoni.  Bagi Gramsci, hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik, adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui persetujuan politik dan ideologis. Konsep ideologis dibangun dengan memasukkan beberapa konsep lain yang berkaitan dengannya, yakni hubungan kekuatan ekonomi-korporatif/hegemonik, nasional kerakyatan, revolusi pasif, revolusi intelektual dan moral, pemikiran awam, masyarakat sipil, blok historis, dan watak kekuasaan.

Terkait dengan ekonomi korporatif, Gramsci melihat, bahwa ide tentang pembangunan system aliansi merupakan tema sentral dari konsep hegemoni. Baginya, kelas pekerja hanya dapat menjadi kelas hegemonic dengan memperhatikan berbagai kepentingan dari kelas dan kekuatan sosial yang lain serta menemukan cara untuk mempertemukannya dengan kepentingan mereka sendiri.  Kepentingan bukan hanya kepentingan lokal, melainkan juga kesiapan memubuat berbagai konsensus agar dapat mewakili semua kelompok kekuatan sosial yang besar. Jadi hubungan antara dua kelas utama (yakni pemodal dan buruh) bukan  merupakan hubungan pertentangan sederhana antara dua kelas, melainkan hubungan kompleks yang melibatkan kelas-kelas dan kekuatan-kekuatan lainnya. Masing-masing pihak berusaha keras memperkuat aliansinya sendiri, memecahbelah aliansi kelompok lain, dan mengubah perimbangan kekuatan demi kepentingan kelompoknya.

Berbeda dengan  Lenin yang melihat hegemoni dalam pengertian aliansi antarkelas atau kelompok kelas, Gransci menambahkan dimensi baru yang amat penting dengan mengajukan konsep kerakyatan: Suatu kelas tidak dapat meraih kepemimpinan nasional, dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi pada kepentingan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak memiliki karakter kelas yang bersifat murni. Jadi, hegemoni memiliki dimensi nasional kerakyatan, disamping dimensi kelas. Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda ke dalam sebuah aliansi yang luas yang mengungkapkan kehendak kolektif semua rakyat, sehingga masing-masing kekuatan ini dapat mempertahankan otonominya sendiri dan memberikan sumbangan dalam gerak menuju sosialisme. Strategi semacam inilah yang disebutnya sebagai ‘perang posisi’.

Hegemoni juga dikaitkan dengan revolusi pasif. Dalam konteks ini Gramsci menegaskan bahwa revolusi pasif merupakan respon yang khas kaum borjuis ketika hegemoninya terancam secara serius, sehingga perlu dilakukan proses pengorganisasian kembali secara menyeluruh dalam rangka membangun kembali hegemoninya. Revolusi pasif terjadi ketika berbagai perubahan yang berskala luas dalam struktur sosial dan ekonomi berasal dari atas, melalui agen negara, tanpa melibatkan partisipasi aktif rakyat. Revolusi sosial yang menjadi tuntutan kekuatan oposisi mungkin juga berlangsung namun hanya dimaksudkan untuk memecah kekuatan-kekuatan ini dan melumpuhkan perjuangan rakyat. Konsekwensinya, kelas pekerja harus melancarkan strategi berupa revolusi anti-pasif dengan memperkuat perjuangan kelas yang bersifat demokratis-kerakyatan.

Berlawanan dengan gerakan kaum kapitalis, dibutuhkan revolusi intelektual dan moral. Tugas menciptakan hegemoni baru hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola berpikir dan pemahaman masyarakat, konsepsi mereka tentang dunia, serta norma perilaku moral mereka. Revolusi intelektual dan moral perlu untuk membangun kesadaran rakyat. Sasarannya adalah pemikiran awam. Pemikiran awam tidak harus dilihat dalam pengertian negatif, sebab ia juga mengandung unsur  positif, dan aktivitas mereka, perlawanan mereka terhadap penindasan, mungkin sering berlawanan dengan gagasan sadar mereka. Pemikiran awam dianggapnya sebagai tempat dibangunnya ideologi, juga menjadi tempat perlawanan terhadap ideologi itu.

Karena itu, aras hegemoni juga dikaitkan dengan masyarakat sipil. Bagi Gramsci, masyarakat sipil adalah suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi-kerakyatan. Masyarakat sipil merupakan wadah konsensus dan hegemoni. Masyarakat sipil juga merupakan suatu wadah dimana kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (subordinate) dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternative—yakni hegemoni tandingan (counter hegemony).

Kelas yang sedang bergerak menuju hegemoni dalam masyarakat sipil juga harus meraih kepemimpinan dalam bidang produksi. Ini karena kaum berjuis melakukan control ketat atas proses produksi sehingga mereka pun dapat juga menjadi kelas hegemoni dalam masyarakat sipil dan meraih kekuasaan negara. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk menunjukkan cara yang dilakukan kelas hegemonik dalam memadukan kepemimpinan dari suatu kelompok kekuatan sosial dalam masyarakat sipil dengan kepemimpinan dalam bidang produksi. Meski hegemoni bersifat etis-politis, ia juga harus bersifat ekonomis, yang dibangun di atas fungsi yang menentukan dari kelompok yang sedang memimpin dalam sektor produksi yang vital.

Hegemoni menyiratkan adanya watak kekuasan. Bagi Gramsci, kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan. Hubungan sosial dalam masyarakat sipil juga merupakan hubungan kekuasaan sehingga kekuasaan juga dapat merata ke seluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat negara yang bersifat koersif. Dia menyebutnya ‘negara integral’ yang merupakan ‘hegemoni yang dilapisi kekerasan’. Perjuangan politik kelas pekerja menuju sosialisme tidak boleh sebatas untuk merebut kekuasaan negara, tetapi harus diperluas pada seluruh masyarakat sipil. Adalah penting untuk mencapai tingkat hegemoni ang kuat dalam masyarakat sipil karena hal itu menjadi syarat untuk melakukan kontrol atas negara (sebagai bagian menentukan dari transisi menuju sosialisme).

Berdasarkan paparan tentang ideologi yang melekati konsep hegemoni di atas, dapatlah dikatakan lebih sederhana, bahwa konsep hegemoni hakikatnya menjelaskan dominasi politik tidak hanya lewat kekuatan atau koersi, melainkan juga lewat kepemimpinan intelektual dan moral. Dominasi kekuasaan diperjuangkan selain lewat kekuasan juga lewat penerimaan publik (konsensus)—yakni diterimanya gagasan kelas berkuasa oleh masyarakat luas, yang diekspresikan melalui apa yang disebut mekanisme opini publik. Tak pelak, negara hakikatnya merupakan hegemoni yang diperkuat atau dilapisi dengan kekuasaan.

Hegemoni Gramscian mengandung ide-ide tentang usaha untuk mengadakan perubahan sosial secara radikal dan revolusioner. Teori hegemoni secara tidak langsung menolak reduksi manusia, termasuk narasi kecil, menolak konsep-konsep yang menjunjung tinggi kebenaran mutlak, baik yang terkandung dalam Marxisme maupun non-Marxisme. Gramsci menolak teori Marxisme (dengan determinisme mekanis-nya) bahwa struktur dasar, sebagai infrastruktur material, secara monolitis dapat menentukan superstruktur ideologisnya, dan kebudayaan pada umumnya. Menurut Gramsci, determinisme mekanis seperti ini cenderung menimbulkan sikap pasif sebab kaum buruh akan menunggu perubahan dalam bidang ekonomi, dan sikap ini jelas memperlemah timbulnya inisiatif-inisiatif yang baru (Ratna 2005:185).

Oleh karena itu, pembentukan opini publik merupakan hal yang sentral dalam prinsip hegemoni—dengan mediasi ruang publik. Untuk penciptaan ruang publik ini, Gramsci menganggap penting adanya institusi-institusi formal, informal atau non-formal, yang berperan dalam mengembangkan dan menyebarkan hegemoni ideologi. Gramsci menyebut institusi dan strukturnya sebagai ‘alat hegemoni’—seperti sekolah, masjid, gereja, media massa, bahkan arsitektur atau nama jalan. Sesuai dengan namanya, alat hegemoni ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan dan mempertahankan ideologi hegemonik.

Mekanisme kelembagaan seperti sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa, dan sebagainya merupakan ‘tangan-tangan’ kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Bahasa, misalnya, menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonik. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitasnya maupun ruang lingkupnya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan-harapan menurut system yang telah ditentukan. (Dalam arena sosial semacam itu, tidak peluang dan ruang publik bagi agen atau aktor-aktor dalam masyarakat untuk berbuat lain di luar kerangka ideologi kelompok hegemonik. Individu akan dapat keluar dari keadaan yang membatasi dirinya dengan cara melakukan counter hegemoni.)

Dalam kondisi demikian, hegemoni dapat dicapai melalui kombinasi antara paksaan dan kerelaan. Wilayah ideologi menjadi sentral, karena ia tak dapat dipisahkan dengan pembentukan gagasan. Di sinilah pentingnya peran kelompok intelektual, sebab hegemoni mengandung makna kepemimpinan intelektual dan moral. Kelompok intelektual organis—sebagai tandingan kelompok intelektual tradisional, sebagaimana telah dipilah oleh Gramsci—dapat memainkan peran menumbuhkembangkan semangat perjuangan kelas (rakyat), sebab hakikatnya kelompok intelektual organis terbentuk secara organis dan mereka merupakan bagian institutif perjuangan kelas dan memberikan pemihakan pada kelas tertindas. Intelektual organis pada gilirannya mampu berkiprah sebagai motor penggerak dalam sosialisasi ideologi massa rakyat.

Dalam konteks perjuangan politik kelas (sosial), massa rakyat tidak melahirkan ideologinya sendiri, melainkan perlu dibantu oleh elite (ruling class) yang disebutnya sebagai kelas intelektual, baik intelektual yang bersifat hegemonic maupun yang counter hegemonic. Kedua lapisan intelektual itu bertugas untuk mengorganisasi atau mereorganisasi kesadaran maupun ketidaksadaran secara terus menerus dalam kehidupan massa. Intelektual hegemonic bertanggung jawab untuk menjamin pandangan dunia massa konsisten dengan nilai-nilai kapitalisme yang telah diterima oleh semua kelas masyarakat. Sementara itu, intelektual counter hegemonic mempunyai tugas memisahkan massa dari kapitalisme dan membangun pandangan dunia sesuai perspektif sosialis. Massa dengan demikian tidak cukup dengan menguasai ekonomi maupun aparatus negara, tetapi memerlukan penguasaan kepemimpinan budaya di tengah massa. Di sinilah perlunya peran intelektual dan partai untuk mentransformasikan massa pasif menjadi massa aktif dan memasukkannya ke dalam program transformasi yang disusun oleh intelektual kolektif sebagai partai yang memiliki etika sosialis.

D. Mencari Relevansi

Sekarang marilah melihat relevansi pemikiran Gramsci untuk Indonesia . Sejalan dengan Mansour Fakih dalam pengantar buku Simon (2000:xviii-xix), penulis melihat bahwa konsep Gramsci tentang hegemoni dan kaitannya dengan pemikirannya tentang masyarakat sipil, pada dasarnya menjadi acuan bagi pemikiran alternatif konsep penguatan masyarakat sipil, serta pandangan Neo-Liberalnya yang menjadi wacana dominan dalam perdebatan tentang demokratisasi. Perlu diingat, bahwa analisis Gramsci tentang masyarakat sipil tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari analisisnya terhadap struktur dan sistem negara dalam Kapitalisme dan melanggengkannya melalui proses hegemoni.

Bagi Gramsci, proses hegemoni terjadi manakala cara hidup, cara berpikir dan pandangan pemikiran masyarakat bawah, terutama kaum proletar, telah meniru dan menerima cara berpikir dan gaya hidup kelompok elite yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Dengan kata lain, hegemoni terjadi saat ideologi golongan yang mendominasi telah diambil alih secara sukarela oleh yang didominasi. Proses hegemoni seringkali justru menyangkut perebutan pengaruh konsep realitas, dari pandangan mereka yang mendominasi  berhasil diambil oleh mereka yang didominasi. Akibatnya, proses hegemoni akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan pribadi mereka yang dihegemoni, bahkan berpengaruh pada cita rasa, moralitas, prinsip keagamaan dan intelektual mereka.

Kesadaran politik kritis terhadap hegemoni dominan dan sistem tidak adil merupakan dasar penting dalam masyarakat sipil yang merupakan perkumpulan sosial politik, masyarakat adapt, pesantren, ataupun LSM di mana masing-masing anggotanya memiliki kesadaran kritis sebagai “intelektual organik”, dalam suatu aksi politik untuk menciptakan sejarah mereka sendiri. Bahkan, masyarakat sipil juga merupakan gerakan kotra diskursus (wacana) warga negara terhadap diskursus dominan seperti globalisasi, developmentalisme (pembangunanisme) yang tidak demokratis dan tidak berkeadilan sosial. Peran pendidikan dalam membangkitkan kesadaran kritis setiap warga negara menjadi bagian mendasar bagi demokratisasi.

Sejauh itu, penyikapan yang tepat terhadap hegemoni perlu dikembangkan secara arif. Menurut Ratna (2005:186-187), kelompok intelektual akademis, teori hegemoni perlu dipahami secara lebih cermat dengan pertimbangan bahwa dalam rangka globalisasi, maka politik, ekonomi, dan budaya dominan yang selama ini dikuasai oleh negara-negara besar bertarung untuk memperoleh simpati sekaligus keuntungan dari negara-negara berkembang. Kondisi yang harus dipahami, sebagaimana dijelaskan melalui teori hegemoni, adalah kesadaran untuk selalu waspada agar kita tidak terjebak ke dalam arena ‘permainan’ yang dengan sengaja disediakan oleh negara dominan. Shopping center, mall, dan berbagai bentuk tampat hiburan dengan  pemanfaatan fasilitas berteknologi canggih, tidak menutup kemungkinan: bahwa di dalamnya terkandung maksud-maksud tersembunyi politik hegemoni. Sebagai bangsa yang baru berkembang yang terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama, hendaknya kita selalu waspada terhadap berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh ekonomi dominan. Melalui teori hegemoni, Gramsci telah menyediakan semacam rambu-rambu yang diharapkan mampu mencegah berbagai ‘kecelakaan’ yang disebabkan olehnya.

Hegemoni bukan semata-mata  dalam bentuk fisik, melainkan juga wacana, dengan kekuatan sebagaimana dimiliki secara fisik. Menurut visi kontemporer hegemoni wacana justru dianggap dominant karena keseluruhan bentuk fisik dapat diubah ke dalam wacana, sebagai bentuk yang ‘diceritakan’. Hegemoni Barat pascakolonial, sebagaimana diperkenalkan dalam teori postkolonial, misalnya, tidak dilakukan dalam bentuk fisik, melainkan melalui kekuatan wacana, seperti Barat dan non-Barat, Barat dan peribumi, negara maju dan negara berkembang, negara industri dan negara agraris, dan sebagainya. Demikianlah superioritas Barat menjadi pengetahuan bagi bangsa Timur yang sekaligus menimbulkan inferioritas. Hegemoni melalui wacana jauh lebih ampuh sebab ia dapat dikemudikan melalui jarak jauh, tanpa mengadakan intervensi secara langsung. Hegemoni wacana inilah yang didekonstruksi oleh teori-teori posmodernisme, sehingga kelompok-kelompok minoritas dapat diangkat.***

Kepustakaan

Bellamy, Richard. 1990. Teori Sosial Modern Perspektif Itali (Terj. Vedi R. Hadiz).

Jakarta: Penerbit LP3ES.

Maliki, Zainuddin. 2004. Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik. Surabaya:

            Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat.

Patria, Nezar dan Andi Arief. Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni. Yogyakarta:

            Pustaka Pelajar.

Piliang, Yasraf Amir. 2004. Posrealitas. Bandung: Jalasutra.

Ratna, Nyoman Kutha. 2005. Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simon, Roger. 2000. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci (Terj. Kamdani dan Imam

            Baehaqi). Yogyakarta: Insist – Pustaka Pelajar.